Skip to main content

KEBIJAKAN KOMUNIKASI PASCA PROKLAMASI


A.  Sejarah Pers
Pada bulan Agustus, karyawan yang bekerja di Djatinegara Inatsu Kojo (dulu milik Belanda bernama Midrukkerij) berhasil mengambil alih perusahaan, mengibarkan bendera putih, diserahkan ke Pemerintah Indonesia dan berganti nama menjadi Percetakan Republik Indonesia. Percetakan lain yang dikuasai Jepang juga diambil Alih, salah satunya yang dulu bernama Drukkerij Kolff Buning milik Belanda yang berganti nama menjadi Percetakan Negara. Percetakan ini mencetak surat kabar, majalah, brosur, dan lainnya untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat Indonesia tentang perjuangan bangsa agar masyarakat juga dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan.
Ketika sekutu menduduki Indonesia, percetakan tetap menjalankan tugasnya dengan menggunakan alat penyebaran seadanya untuk menerbitkan informasi kepada para masyarakat Indonesia yang sedang berjuang untuk mempertahankan kemedekaannya. Tidak hanya publikasi perjuangan, namun juga pendidikan dengan harapan masyarakat memperdalam kesadaran nasioanal dan kehidupan bernegara.

B.  Pers Daerah Kalimantan Sesudah Tahun 1945
Beberapa surat kabar di Kalimantan tersebar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, dan Perpustakaan Islam di Yogyakarta. Pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, terjadi kekosongan kekuatan di wilayah Kalimantan, faktor-faktornya yaitu:
1.   Di wilayah luar Kalimantan, khususnya Jawad an Sumatera, PETA dan organisasi militer memegang peran penting dalam mengambil kekuasaan Jepang, sedangkan di Kalimantan Selatan membuka peluang kepada Belanda untuk mendapat kekuasan kembali dari Jepang.
2.   Penduduk Kalimantan Selatan cenderung lebih sedikit sehingga banyak yang gugur dibunuh oleh Jepang.
3.   Tidak ada media yang menampilkan unsur nasionalis, berbeda dengan daerah Jawad an Sumatera sehingga mengurangi rasa nasionalisme.

a.   Surat Kabar dan Majalah Non-Kooperatif (Periode Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949)
1)   Majalah “Republik”
Majalah non koorperatif pertama yang terbit di Kalimantan Selatan pada 17 Agustus 1946. Konten majalah republic adalah memperjuangkan Kalimantan Selatan supaya tetap menjadi bagian negara RI dan menentang politik Belanda untuk mendirikan negara Kalimantan. sayangnya, majalah ini hanya bertahan selama 2,5 tahun karena pemimpin redaksinya ditangkap pada Agresi Militer Belanda II.
2)   Harian “Kalimantan Berjoang”
Surat kabar ini dikenal dengan Ka-Be dan pertama kali terbit pada 1 Oktober 1946. Awal diterbitkan untuk menyebarluaskan cita-cita bangsa mengingat perjuangan yang menyerukan kemerdekaan. Alasan lain yaitu untuk mengimbangi berita nasional karena pada waktu itu propaganda yang dilakukan Belanda sangat kuat.
3)    Harian “Terompet Rakjat”
Harian ini berhubungan dengan pertahanan RI yang terbit pada 2 Desember 1946, namun pada tanggal 18 Desember 1948 dihentikan karena terjadinya pemberedelan pers menjelang Agresi Militer Belanda II.

b.   Surat Kabar dan Majalah Kooperatif (Periode Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949)
1)   “Soeara Kalimantan”
Harian ini sebelumnya bernama Borneo Shimbun yang diterbitkan oleh penguasa Belanda tahun 1945. Konten dalam harian ini tidak menentang tindakan pemerintah Belanda, namun cenderung mendukung pendirian bangsa Indonesia atas dasar kerja sama dengan Belanda.

c.   Surat Kabar dan Majalah Kooperatif (Periode Sebelum Perang Dunia II)
1)   Harian “Bintang Borneo”
Harian ini didirikan tahun 1952. Konten harian ini cenderung berkoorperasi dengan Belanda. Selain itu, surat kabar ini menyuarakan hak antara bangsa Tionghoa dan bangsa Eropa. Tahun 1926, konten di harian ini lebih banyak tentang masalah luar negeri, namun pada tahun 1927 harian ini mulai mengamati masalah di dalam negeri dan juga membedakan antara rubik dalam negeri dan luar negeri.
2)   Surat Kabar “Sit Po”
Surat kabar ini terbit tahun 1939. Di dalam surat kabar ini berisi masalah luar negeri yang berorientasi memperjuangkan kepentingan Tiongkok, selain itu juga membahas kepentingan perdagangan dengan negara lain. Sit Po menggunakan kantor berita ANETA sebagai sumber informasi berita dari luar negeri.

d.   Surat Kabar dan Majalan Non-Kooperatif (Periode sebelum Perang Dunia II)
1)   Surat Kabar “Soeara Kalimantan”
Harian ini terbit pada 1 April 1930 yang kontennya berusaha memperjuangkan kepentingan islam dan juga bersifat nasionalis.

e.   Surat Kabar dan Majalah Sesudah Penyerahan Kedaulatan
1)   “Indonesia Merdeka”
Harian yang bersemboyan “Bebas dari pengaruh kepartaian” ini terbit pada 4 Oktober 1945”. Harian ini tidak menyetujui adanya partai kecil di antara mereka yang memungkinkan tumbuh menjadi partai yang lebih besar.
2)    Harian “Indonesia Berdjoang”
Surat kabar ini berorientasi membantu islam, menolak adanya PKI, dan menolak sistem federalsme di Indonesia, namun juga memberi peringatan bahwa persatuan Indonesia harus selalu dibangun berdasarkan penghormatan kesatuan hidup.

C.  Kasus “Indonesia Raya”
Paska kemerdekaan, koran Indonesia raya memiliki kedudukan yang unggul karena Bahasa yang digunakan merupakan bahasa popular serta merupakan koran yang tidak memiliki sensor, kritiknya tajam, terbuka, dan langsung. Surat kabar ini dapat dikatakan transparan terhadap situasi apapun. Masyarakat Indonesia bukannya tidak bisa menerima kritik, namun yang terpenting tata bahasa yang digunakan, apakah sopan, pantas, dan halus. Maka dari itu, surat kabar Indonesia Raya dapat sangat dekat dengan masyarakat, namun juga menjadi musuh masyarakat.
            Hal tersebut dapat dilihat pada penerbitan pertama tahun 1949-1958 saat 5 wartawan dari surat kabar Indonesia Raya dipenjarakan, lalu terjadi juga pembredelan sejumlah 6 kali pada tahun 1957-1958. Di sisi lain, surat kabar Indonesia Raya justru memiliki identitas yaitu mementingkan idealisme daripada bisnis yang mendukung kebebasan menyatakan pendapat walaupun sering dikatakan sebagai media yang tidak mempertimbangkan kelangsungan surat kabar, hanya memperjuangkan profesi wartawan yang murni. Surat kabar Indonesia Raya digolongkan dengan jurnalisme advokasi yaitu untuk “perbaikan keadaan”.
            Pada tahun 1954, kritik terhadap pemerintah yang diterbitkan oleh Indonesia Raya sangat ramai diberitakan dan membawa petaka. Malam hari setelah berita tersebut disiarkan, yaitu pada 21 Desember 1956, pimpinan redaksi Indonesia Raya ditangkap oleh Korps Polisi Militer karena disangka terlibat dalam gerakan “Zulkifli Lubis” yang dituduh akan melakukan kudeta. Kemudian petaka selanjutnya pada 1957 adalah terjadi pembredelan pers tidak hanya surat kabar Indonesia raya namun 10 koran dan tiga kantor berita ditutup sementara oleh penguasa militer Jakarta.

D.  Sejarah Radio Republik Indonesia
          Semenak radio Jepang bernama Hoso Kyoku ditutup, dunia penyiaran mulai vakum. Padahal, Indonesia yang telah merdeka membutuhkan media massa untuk kepentingan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Mantan penyiar Hoso Kyoku merundingkan hal tersebut dan menemukan beberap poin, salah satunya akan membentuk Persatuan Republik Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 radio di Jawa. Kepala bagian dan mantan penyiar Hoso Kyoku kembali bertemu dan membahas tiga kategori permasalahan yaitu, aspek Idiil RRI, aspek struktural, dan aspek program perjuangan.
          Tanggal 11 september ditetapkan sebagai hari lahir Radio Republik Indonesia. RRI yang mulanya di Jakarta berpindah ke Solo karena Solo dalam posisi yang sangat sentral untuk seluruh kegiatan siaran. Tugas berat yang dialami RRI adalah mencari tempat strategos untuk meletakkan pemancar yang aman dan mampu menjangka wilayah luas. RRI semakin dikenal karena menyuarakan keinginan rakyat dan juga selalu mengusahakan agar dapat didengar hingga internasional. Maret 1946 merupakan siaran RRI pertama yang mencakup luar negeri. Pihak RRI juga mengajak radio baru untuk bersatu di barisan RRI sehingga RRI dapat membuka cabang di berbagai kota.

E.  Sejarah TVRI
          TVRI merupakan siaran TV pertama Indonesia yang perdana tanggal 17 Agustus 1962 yang menyiarkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Awalnya, TVRI merupakan program untuk menyukseskan ASIAN Games pada 24 Agustus 1962. Di awal tahunnya TVRI mampu menjaring 1.000 pemilik TV di Indonesia. Tahun 1963-1976, TVRI mendirikan stasiun TV di kota-korta besar. Dahulu, TVRI merupakan TV hitam putih, namun pada tahun 1979 sudah berwarna. TVRI merupakan cikal bakal tumbuhnya siaran televisi di Indonesia.


Daftar Pustaka

Abar,  A. Z. 1995. 1966-1974: Kisah Pers Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
Darmanto, Istiyono, 2013. RRI Surakarta: Dari Radio Komunitas Menjadi Radio Publik. Surakarta: Lembaga Penyiaran Publik RRI Surakarta.







Comments

Popular posts from this blog

Kebijakan, Hukum, Dan Regulasi Bidang Keterbukaan Informasi Publik

Sejarah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan informasi publik mulai muncul pada era Reformasi 1998. Pada era tersebut semakin timbul kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan antikorupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia negara. Keterbukaan informasi untuk publik telah tercantum dalam beberapa peraturan yang disahkan sebelum era reformasi, contohnya seperti: ·  Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat 2 “Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup” ·   Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Pasal 4 Ayat 2 Butir a “Penataan Ruang Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang” Banyak isu-isu

RESUME KEBIJAKAN KOMUNIKASI

1.  Kebijakan komunikasi adalah kumpulan dari berbagai prinsip-prinsip serta norma-norma yang dengan sengaja dibuat dengan tujuan untuk mengatur sistem komunikasi yang ada, hal tersebut diungkapkan oleh UNESCO. Secara tidak langsung kebijakan komunikasi harus ada dan harus diciptakan pada era informasi saat ini. Kebijakan komunikasi sangat membantu sistem komunikasi di negara Indonesia ini, karena dengan adanya kebijakan komunikasi komunikasi yang terjalin antar pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat saja yang dapat berelasi dengan baik, namun pemilik perusahaan dengan karyawan juga dapat berelasi dan berkomunikasi dengan baik karena diciptakannya kebijakan komunikasi. Kebijakan ekonomi sangatlah dibutuhkan, tanpa adanya kebijakan ekonomi kemungkinan sistem ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar. 2.  Kebijakan komunikasi memiliki dua tujuan, yang pertama adalah tujuan sosiologis artinya proses komunikasi tidak merugikan warga mas

PERS PADA MASA ORDE BARU

PERS PADA MASA ORDE BARU Kebijakan politik pembangunan merupakan kebijakan pada masa orde baru mengenai pers. Politik pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru adalah politik pembangunan yang bersifat kapitalistik dengan menggunakan strategi pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan, hal tersebut diungkapkan oleh Abar (1995:190) pada   (Imron, 2016) . Maksud dari politik pembangunan nasional sendiri adalah proses modernisasi atau bisa juga disebut proses pembinaan bangsa di segala bidang seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan, maupun bidang mental. Hal tersebut diungkapkan oleh Alfian (1990:241). Sepanjang tahun 1973, kritik mengenai pers semakin tajam dan keras terhadap politik pembangunan. Seluruh masyarakat turut memprotes politik pembangunan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru tersebut. tidak hanya masyarakat saja, banyak juga mahasiswa yang turut serta memprotes kebijakan politik pembangunan tersebut. pemrotesan